Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para
kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).
Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998. Ketika para kyai sesepuh di Langitanmengadakan pertemuan. Mereka
membicarakan situasi terakhir yang menuntut perlu diadakan perubahan untuk
menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Saat itu para kyai membuat surat
resmi kepada Pak Harto yang
isinya meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan presiden. Pertemuan
itu mengutus Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammadmenghadap Pak Harto untuk
menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat
jadwal. Sehingga sebelum surat itu diterima, Pak Harto sudah
mengundurkan diri terlebih dahulu tanggal 23 Mei 1998.
Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan
istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani
pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Ia menolaknya karena tidak mau
terlalu berkecimpung jauh dalam dunia politik dan merasa lebih baik di dunia
pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus mendorongnya karena dinilai lebih
berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu Gus Dur belum
ikut dalam pertemuan ini.
Kemudian pada tanggal 6 Juni 1998, KH Cholil Bisri mengundang 20 kyai untuk membicarakan
hal tersebut. Undangan hanya lewat telepon. Tetapi pada hari H-nya yang datang
lebih 200 kyai. Sehingga rumahnya di Rembang sebagai tempat pertemuan penuh.
Dalam pertemuan itu terbentuklah sebuah panitia yang disebut dengan Tim
“Lajnah” yang terdiri dari 11 orang. Ia sendiri menjadi ketua dengan
sekretarisnya adalah Gus Yus. Panitia ini bekerja secara maraton
untuk menyusun platform dan komponen-komponen partai termasuk logo (yang sampai
saat ini menjadi lambang resmi partai) yang pembuatannya diserahkan kepada KH.A. Mustofa Bisri.
Selain itu terbentuk juga Tim Asistensi Lajnah terdiri dari 14 orang yang
diketuai oleh Matori Abdul
Djalil dan
sekretarisnya Asnan Mulatif.
Pada tanggal 18 Juni 1998 panitia
mengadakan pertemuan dengan PBNU. Dilanjutkan audiensi dengan tokoh-tokoh
politik (NU) yang ada diGolkar, PDI dan PPP. Panitia menawarkan untuk bergabung, tanpa
paksaan. PBNU sendiri menolak pendirian partai. Setelah itu pada tanggal 4 Juli
1998, Tim ‘Lajnah’ beserta Tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di Bandung dengan
mengundang seluruh PW NU se-Indonesia yang dihadiri oleh 27 perwakilan.
Hari itu diputuskan nama partai. Usulan nama adalah Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangitan Ummat dan Partai Nahdlatul Ummat.
Akhirnya hasil musyawarah memilih nama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Lalu
ditentukan siapa-siapa yang menjadi deklarator partai. Disepakati 72
deklarator, sesuai dengan usia NU ketika itu. Jumlah itu terdiri dari Tim
Lajenah (11), Tim Asistensi Lajenah (14), Tim NU (5), Tim Asistensi NU (7),
Perwakilan Wilayah (27 x 2), Ketua–ketua Event Organisasi NU, tokoh-tokoh Pesantren
dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua deklarator membubuhkan tandatangan dilengkapi
naskah deklarasi. Lalu diserahkan ke PBNU untuk mencari pemimpin partai ini.
Ketika masuk ke PBNU, dinyatakan
bahwa yang menjadi deklaratornya 5 orang saja, bukan 72 orang. Kelima orang itu
yakni KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat Tasikmalaya, KH Muchid Muzadi Jember dan KH. A. Mustofa Bisri Rembang dan ditambah KH Abddurahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Nama 72
deklarator dari Tim Lajnah itu dihapus oleh semua oleh PBNU.
Membentuk Tim Khusus PBNU
Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU
menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa
hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris
NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan
politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan
keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan
langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU
setempat. Di antara mereka bahkan ada yang sudah mendeklarasikan parpol yakni
Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di
Cirebon.
Membentuk Tim 5
Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima
yang diberi tugas untuk menampung aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais
Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib
Aam PBNU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj, M.A.
(Wakil Katib Aam PBNU), H M. Rozy Munir,S.E.,
M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk
mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.
Membentuk Tim Asistensi
Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima
seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk mendirikan partai politik, maka
pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi
Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi NU yang
diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin
Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi
Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin
Iskandar. Tim Asistensi NU bertugas membantu Tim NU dalam
mengiventarisasi dan merangkum usulan pembetukan parpol.
Merancang Flatform, AD/ART Partai
Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan
rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28
Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra
Cipanas untuk membahas usulan pendirian PKB dari para Kiai yang telah berkumpul
di Rembang yang di dalam usulannya telah menyerahkan berkas-berkas Platform
Partai, AD/ART, Tanda Gambar Partai. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan
yaitu:
1.
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai
Reformasi Politik
2.
Mabda' Siyasiy[1]
3.
Hubungan Partai Politik dengan NU
4.
AD/ART[2]
5.
Naskah Deklarasi[3]
Pemilihan Umum
Partai ini pertama mengikuti pemilu pada
tahun 1999 dan pada tahun 2004 mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum NU ini sempat
mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun
1999 sampai pertengahan 2001. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil
suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR. Partai Kebangkitan
Bangsa mendapat 27 kursi (4,82%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah
mendapat sebanyak 5.146.122 suara (4,9%). Ini berarti penurunan besar (50%
kursi) dari hasil perolehan pada tahun 2004.
|
||
Kamis, 05 April 2012
Partai politik di Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar